Ekspansi Perkebunan Sawit di Papua: Upaya Swasembada Energi di Tengah Kekhawatiran Lingkungan

Daftar Isi

Ekspansi Perkebunan Sawit di Papua: Upaya Swasembada Energi di Tengah Kekhawatiran Lingkungan

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas perkebunan kelapa sawit di Papua demi mencapai kemandirian energi menuai kritik dari berbagai pihak. Aktivis lingkungan dan perwakilan masyarakat adat menyoroti bahwa ekspansi ini berpotensi merusak ekosistem, mengancam ketahanan pangan lokal, dan memunculkan konflik sosial.

Hutan Papua: Sumber Kehidupan yang Terancam

Uli Arta Siagian, Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, menekankan bahwa hutan bagi masyarakat Papua bukan sekadar lahan kosong. Ia menyamakan hutan dengan “supermarket alami” yang menyediakan kebutuhan pangan lokal secara berkelanjutan.

Menurut Uli, mengubah hutan menjadi perkebunan sawit monokultur akan menghilangkan akses warga terhadap sumber pangan tradisional mereka. Pemerintah dinilai terlalu fokus pada energi sebagai komoditas ekonomi, tanpa mempertimbangkan hak masyarakat lokal.

Dampak Ekologis dan Risiko Bencana

Data WALHI mencatat bahwa Papua kehilangan sekitar 1,1 juta hektare hutan antara tahun 2000–2024. Ekspansi sawit berpotensi mempercepat deforestasi di wilayah yang menjadi paru-paru dunia.

Fenomena bencana alam juga mulai terasa. Warga melaporkan peningkatan frekuensi banjir di Merauke dan Wamena selama dua tahun terakhir, seiring dengan pembukaan lahan besar-besaran. Uli memperingatkan bahwa tanpa perlindungan lingkungan, penderitaan akibat degradasi hutan bisa berpindah ke Papua.

Perspektif Masyarakat Adat dan Isu Keamanan

Bernard Koten, anggota JPIC OFM dan warga Papua asli, menekankan bahwa menjaga hutan adalah tanggung jawab global. Ia mengkritik keterlibatan aparat militer dalam proyek strategis, yang kerap menimbulkan benturan dengan masyarakat adat.

“Mereka hanya ingin mempertahankan hutan dan membuka lahan secukupnya untuk kebutuhan hidup, bukan untuk eksploitasi besar-besaran,” ujar Bernard.

Alternatif: Tingkatkan Produktivitas, Jangan Membuka Lahan Baru

Rokhmin Dahuri, anggota Komisi IV DPR RI, menyarankan agar pemerintah fokus meningkatkan produktivitas lahan sawit yang sudah ada. Selain itu, hilirisasi CPO menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri dianggap lebih aman dibanding membuka lahan baru di Papua yang memiliki risiko lingkungan tinggi.

Landasan Pemerintah: Kemandirian Energi dan Penghematan Devisa

Pemerintah menegaskan bahwa ekspansi sawit di Papua bertujuan mengurangi ketergantungan pada BBM impor, dengan potensi penghematan subsidi hingga Rp250 triliun per tahun melalui bioenergi (sawit, tebu, singkong). Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa Papua akan menjadi pusat produksi bioetanol untuk mendukung target campuran E10 pada tahun 2027.

Penutup: Kedaulatan Rakyat dan Lingkungan Prioritas

WALHI mendesak agar seluruh izin alih fungsi hutan dihentikan sementara. Tanpa persetujuan dan partisipasi nyata dari masyarakat adat, proyek ekspansi sawit besar di Papua berisiko menimbulkan konflik berkepanjangan sekaligus mempercepat krisis lingkungan global.