Ekspansi Sawit di Papua: Ambisi Swasembada Energi di Tengah Bayang-Bayang Krisis Ekologi

Daftar Isi

Ekspansi Sawit di Papua: Ambisi Swasembada Energi di Tengah Bayang-Bayang Krisis Ekologi

Rencana besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas perkebunan kelapa sawit di tanah Papua demi mengejar kemandirian energi menuai gelombang kritik tajam. Para aktivis lingkungan dan perwakilan warga lokal memperingatkan bahwa langkah ini bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berpotensi memicu bencana kemanusiaan dan hilangnya kedaulatan pangan masyarakat adat.

Hutan Papua: Dari "Supermarket Alami" Menjadi Kebun Monokultur

Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, dalam sebuah diskusi publik pada akhir Desember 2025, menegaskan bahwa hutan bagi warga Papua bukan sekadar tumpukan pepohonan. Ia mengibaratkan hutan sebagai "supermarket" yang menyediakan segala kebutuhan pangan lokal secara gratis dan berkelanjutan.

Menurut Uli, mengubah hutan menjadi perkebunan monokultur (seperti sawit) akan menghapus akses masyarakat terhadap sumber pangan tradisional mereka. Ia mengkritik pemerintah yang cenderung melihat energi hanya sebagai komoditas bisnis, tanpa mempertimbangkan bagaimana masyarakat lokal bisa mengakses energi tersebut secara adil tanpa kehilangan ruang hidup mereka.

Risiko Bencana yang Kian Nyata

Data WALHI menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan: sepanjang tahun 2000 hingga 2024, Papua telah kehilangan sekitar 1,1 juta hektare tutupan hutan. Ekspansi sawit dikhawatirkan akan memperparah deforestasi di pulau yang menyumbang oksigen besar bagi dunia ini.

Bencana ekologis bukan lagi sekadar prediksi, melainkan realitas yang mulai dirasakan. Warga melaporkan bahwa dalam dua tahun terakhir, frekuensi banjir di wilayah seperti Merauke dan Wamena meningkat drastis seiring dengan pembukaan lahan untuk proyek pangan dan energi. Uli memperingatkan bahwa tanpa perlindungan ekosistem, pemerintah seolah sedang "memindahkan" penderitaan akibat bencana lingkungan yang terjadi di Sumatra ke tanah Papua.

Suara dari Masyarakat Adat dan Isu Keamanan

Bernard Koten, anggota JPIC OFM sekaligus warga asli Papua, menyoroti bahwa upaya menjaga hutan adalah tanggung jawab global karena perannya sebagai paru-paru dunia. Ia menyayangkan pelibatan aparat militer dalam proyek-proyek strategis nasional tersebut, yang seringkali berujung pada benturan fisik dengan masyarakat adat yang mencoba mempertahankan hak atas tanah mereka.

"Masyarakat hanya ingin menjaga keberlangsungan hutan. Mereka membuka lahan sesuai kebutuhan hidup, bukan untuk eksploitasi berhektare-hektare," tegas Bernard.

Alternatif Solusi: Produktivitas Bukan Ekspansi

Kritik juga datang dari parlemen. Rokhmin Dahuri, Anggota Komisi IV DPR RI, menyarankan agar pemerintah tidak gegabah membuka lahan baru di Papua yang memiliki risiko lingkungan sangat tinggi. Ia mengusulkan dua langkah alternatif:

1. Meningkatkan Produktivitas: Memaksimalkan hasil dari lahan sawit yang sudah ada. Saat ini, produktivitas sawit Indonesia masih tertinggal jauh dari Malaysia.
2. Hilirisasi: Mengolah CPO menjadi produk turunan yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, daripada sekadar mengekspor bahan mentah.

Landasan Pemerintah: Menghemat Devisa Negara

Di sisi lain, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada impor BBM. Pemerintah memproyeksikan penghematan anggaran subsidi hingga Rp250 triliun per tahun jika swasembada energi melalui bioenergi (sawit, tebu, dan singkong) berhasil diwujudkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa Papua diproyeksikan menjadi pusat produksi bioetanol. Langkah ini sejalan dengan mandat pemerintah untuk menerapkan bioetanol 10% (E10) pada tahun 2027, guna memangkas impor bensin secara signifikan.

Penutup: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

WALHI mendesak pemerintah untuk menghentikan seluruh perizinan yang melibatkan alih fungsi lahan hutan. Tanpa persetujuan dan pelibatan masyarakat adat yang bermakna, proyek-proyek besar di Papua dikhawatirkan hanya akan menjadi sumbu konflik yang tak kunjung padam dan mempercepat laju krisis iklim global.