Kedubes Iran Ungkap Situasi Terbaru di Iran, Mojtaba Khamenei Resmi Jadi Pemimpin Tertinggi

Daftar Isi

Kedubes Iran Ungkap Situasi Terbaru di Iran, Mojtaba Khamenei Resmi Jadi Pemimpin Tertinggi

Kedutaan Besar Iran di Jakarta memaparkan kondisi terbaru negara tersebut setelah meningkatnya konflik militer dengan Amerika Serikat dan Israel. Dalam keterangan resmi, Iran juga mengumumkan pergantian kepemimpinan tertinggi setelah wafatnya Ali Khamenei.

Menurut pernyataan resmi Kedubes Iran yang dirilis pada 9 Maret 2026, Majelis Pakar Kepemimpinan atau Assembly of Experts telah menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi ketiga Republik Islam Iran.

Pemilihan tersebut dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan memperoleh dukungan lebih dari 85 persen anggota majelis. Penunjukan ini mengacu pada Pasal 107 dan 108 Konstitusi Iran dengan masa jabatan delapan tahun.

Transisi Kepemimpinan dan Operasi Militer

Kedutaan Iran menegaskan bahwa pergantian pemimpin berjalan stabil dan pemerintahan tetap berfungsi normal. Setelah Mojtaba Khamenei resmi memimpin, Iran langsung melanjutkan langkah militer strategis.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa Iran telah meluncurkan tahap ke-30 dari operasi militer yang dinamakan Operasi Janji Setia 4 (Va'deh Sadegh-4) yang menyasar wilayah Israel.

Operasi tersebut disebut berlangsung di bawah komando langsung pemimpin baru Iran.

Dampak Serangan Militer

Dalam rilis yang sama, Iran juga memaparkan dampak besar dari serangan yang terjadi dalam sepuluh hari terakhir.

Menurut data yang disampaikan Kedutaan Iran:

• Lebih dari 1.300 warga sipil, termasuk anak-anak, dilaporkan tewas
• Sekitar 9.669 target sipil mengalami kerusakan
• Di antaranya terdapat 7.943 rumah warga, serta berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur energi

Iran juga menyoroti serangan terhadap aset maritimnya di perairan internasional. Salah satunya adalah kapal perang Dena yang disebut tidak bersenjata saat berlayar menuju India atas undangan resmi Angkatan Laut India.

Menurut Iran, kapal tersebut diserang tanpa peringatan di wilayah laut internasional. Pemerintah Iran menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional sekaligus ancaman terhadap keamanan pelayaran global.

Iran Hentikan Negosiasi dengan AS

Selain memaparkan situasi militer, Iran juga menegaskan bahwa mereka tidak lagi membuka jalur diplomasi dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Iran menilai Washington telah melakukan tiga tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan diplomatik, yaitu:

1. Penarikan sepihak dari perjanjian nuklir JCPOA pada 2018
2. Serangan militer pada Juni 2025
3. Serangan terbaru pada 28 Februari 2026 yang terjadi saat proses perundingan masih berlangsung

Atas dasar tersebut, Iran menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatan wilayah sesuai Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah Iran juga menyatakan angkatan bersenjatanya akan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi serangan hingga agresi tersebut dihentikan atau hingga Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan.

Di akhir pernyataannya, Kedutaan Iran turut mengecam serangan terhadap fasilitas sipil, termasuk pesawat penumpang dan instalasi penyulingan air laut di Pulau Qeshm. Iran juga mendesak komunitas internasional untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.