4 Fakta Pengungkapan 76 Ribu HP Ilegal dari China oleh Bareskrim

Daftar Isi

4 Fakta Pengungkapan 76 Ribu HP Ilegal dari China oleh Bareskrim

Tim dari Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus penyelundupan puluhan ribu ponsel ilegal asal China setelah melakukan penggerebekan di sejumlah gudang di wilayah Jakarta. Operasi ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal yang merugikan negara.

Berikut poin-poin penting dari pengungkapan tersebut:

1. Dua Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Penyidik menetapkan dua tersangka berinisial DCP dan SJ. DCP berperan sebagai pihak importir yang memasukkan barang ke Indonesia, sementara SJ bertindak sebagai pemesan atau pihak yang menerima barang tersebut. Keduanya diduga mengimpor ponsel dalam kondisi tidak baru dan tanpa memenuhi standar resmi.

2. Kantor Perusahaan Ikut Digeledah

Dalam pengembangan kasus, penyidik menggeledah kantor PT TSL yang diduga menjadi pusat pengaturan dokumen impor. Perusahaan ini diduga menggunakan skema perusahaan cangkang untuk memuluskan proses masuknya barang ilegal ke Indonesia.

3. Puluhan Ribu Unit Disita

Dari hasil penggerebekan, aparat menyita lebih dari 76 ribu unit ponsel berbagai merek, termasuk puluhan ribu unit iPhone serta perangkat Android dan aksesori. Total nilai barang yang diamankan mencapai ratusan miliar rupiah. Mayoritas perangkat tersebut tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan bukan barang baru.

4. Terancam Berbagai Pasal Hukum

Para tersangka dijerat dengan sejumlah aturan hukum, mulai dari pelanggaran di bidang perdagangan, perindustrian, telekomunikasi, hingga perlindungan konsumen dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini menunjukkan kompleksitas kejahatan impor ilegal yang melibatkan berbagai sektor.

Komitmen Penegakan Hukum

Pengungkapan ini merupakan bagian dari langkah Polri dalam memberantas penyelundupan serta menjaga penerimaan negara. Aparat menegaskan akan terus melakukan pengawasan di berbagai jalur masuk barang, baik melalui laut, darat, maupun udara, untuk mencegah praktik serupa terulang.