Demokrat Dorong Evaluasi Misi TNI di UNIFIL, Sejalan dengan Usulan SBY

Daftar Isi

Demokrat Dorong Evaluasi Misi TNI di UNIFIL, Sejalan dengan Usulan SBY

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menyampaikan bahwa usulan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait penghentian sementara penugasan pasukan TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.

Menurut Anton, kondisi keamanan yang semakin memburuk di wilayah konflik menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan misi tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan negara.

Anton menjelaskan bahwa kehadiran pasukan Indonesia di bawah misi perdamaian PBB sejatinya bertujuan menjaga stabilitas, bukan terlibat dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pasukan penjaga perdamaian seharusnya ditempatkan di wilayah pascakonflik, bukan di area yang masih aktif terjadi pertempuran.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Lebanon Selatan, lokasi bertugasnya pasukan UNIFIL. Situasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah gugurnya tiga prajurit TNI dalam insiden terbaru.

Anton menyatakan dukungannya terhadap pandangan SBY yang menilai bahwa kondisi di lapangan sudah tidak lagi kondusif. Ia mendorong adanya langkah konkret, seperti relokasi pasukan ke wilayah yang lebih aman atau bahkan penghentian sementara misi, demi menjamin keselamatan personel TNI.

Lebih lanjut, Anton menekankan bahwa dalam hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian memiliki perlindungan khusus dan tidak seharusnya menjadi target maupun terdampak langsung dari operasi militer. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diminta untuk meninjau kembali keterlibatan pasukan dalam misi tersebut, termasuk mempertimbangkan opsi penarikan.

Sebelumnya, SBY juga telah menyampaikan keprihatinannya atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon. Ia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah tegas, baik dengan menghentikan penugasan UNIFIL maupun memindahkan pasukan dari wilayah yang masih menjadi medan konflik aktif.

SBY menjelaskan bahwa pasukan perdamaian Indonesia bertugas di kawasan “Blue Line”, yaitu zona pemisah antara wilayah Israel dan Lebanon yang seharusnya tidak menjadi area pertempuran. Namun, kondisi yang tidak stabil membuat wilayah tersebut tetap berisiko tinggi bagi para personel.

Ia juga mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap insiden yang menewaskan prajurit Indonesia, meskipun diakuinya proses tersebut tidak mudah dilakukan dalam situasi konflik yang dinamis. Meski begitu, SBY menekankan bahwa hasil investigasi harus tetap logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengalaman pribadi SBY saat bertugas dalam misi PBB di Bosnia pada 1995–1996 turut menjadi dasar pandangannya. Saat itu, ia terlibat langsung dalam pengawasan militer dan investigasi pelanggaran gencatan senjata, sehingga memahami kompleksitas kondisi di lapangan.